TEH PANDA, SECANGKIR DUA JUTA RUPIAH

Kopi luwak Indonesia sebentar lagi mungkin akan punya saingan sebagai minuman unik yaitu teh hijau organik Cina dengan pupuk dari kotoran panda. Seorang pengusaha Cina memanfaatkan kotoran panda untuk pupuk pohon teh hijaunya yang rencananya akan ia jual US$ 200 atau hampir Rp 2 juta per cangkirnya.

An Yanshi yang tinggal di Cina barat daya mempunyai perkebunan teh di kawasan pegunungan Ya'an, Provinsi Sichuan memanfaatkan berton-ton kotoran panda dari tempat penangkaran tak jauh dari perkebunannya. Hasil panen teh dengan pupuk kotoran panda pertama yang dikemas per 50 gram ini dijual dengan harga US$ 3.500 atau sekitar Rp 32 juta.

An mengatakan bahwa produk tehnya termahal di dunia dan orang rata-rata menggunakan sekitar tiga gram teh per cangkirnya. An mengatakan harga mahal itu layak karena ia akan menggunakan keuntungan dari panen pertama ini untuk dana pelestarian lingkungan. Hasil panen berikutnya menurut An akan dijual lebih murah.

Mengenakan pakaian panda untuk mempromosikan tehnya, An yang bekas guru dan wartawan berumur 41 tahun ini mengundang belasan tamu untuk ikut memetik panen pertama perkebunannya. Pupuk kotoran panda menurut An meningkatkan kesehatan karena panda hanya makan bambu liar dan menyerap hanya sedikit nutrisi dari makanannya itu.

"Mereka ini seperti pabrik pupuk organik," kata An. Mereka makan dan memproduksi kotoran terus menerus. Mereka hanya menyerap 30 persen nutrisi dari makanan mereka, sisanya yang 70 persen mereka buang lewat kotoran."

Apakah teh ini nantinya akan sukses, masih belum bisa diduga. An mengatakan setelah menikmati seduhan pertama tehnya "sangat halus dan harum". Namun beberapa tamu undangan tampaknya tidak terlalu terkesan. "Dijual dengan begitu mahal, mungkin ini sekadar mencari sensasi," kata seorang tamu.

Read more...

Gaya Ulur Waktu ala BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dituding hanya melakukan buang-buang waktu (buying time) dengan menyatakan banyak kendala dalam menjaalankan audit forensik Bank Century, karena kesulitan mendapatkan data yang jadi kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bappepam-LK) dan Bank Indonesia.

Wakil Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo di Jakarta, Jumat (30/12), mengatakan tidak ada keraguan konstitusional sedikitpun tentang kewenangan BPK mengakses dokumen penyelenggara negara manapun. Apalagi hanya sebuah lembaga di bawah kementerian seperti Bapepam yang tidak disebut dalam UUD 1945.

"Kalau argumen lex specialis itu dijadikan preseden, nanti semua lembaga negara akan memakai argumen ini untuk menyembunyikan dokumen dari BPK," ujar Drajad.

Menurutnya, BPK memiliki kewenangan apa saja untk masuk dan akses data. Yang perlu dan penting adalah, apakah auditor BPK punya keberanian atau kah tidak. "Bahkan Pasal 34 UU KUP pun tidak bisa dijadikan tameng supaya data wajib pajak tidak diperiksa BPK. BPK bisa masuk ke mana saja. Tinggal auditor BPK mau dan atau berani apa tidak," tegasnya.

Anggota Timwas Century dari Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan BPK sedang buying time dengan tidak berani menerobos kendala yang ada. "Kami akan minta klarifikasi sekaligus membahas dari kendala itu. Solusi dan usulannya seperti apa dan DPR mengambil langkah yang dibutuhkan. Kesan awal kami BPK menganggap remeh masalah itu. Ada unsur jaga imej. Kita bicarakan itu secara detail. Usulan intervensi kelembagaan apa yang diharapkan," terangnya.

Menurutnya, BPK sedang melempar bola panas. Kalau BPK tidak mampu melakukan pendalaman atau penelusuran seperti target untuk audit forensik, BPK tidak memiliki kompetensi. "Kita berharap BPK jangan jaim dan melempar bola. HMP (hak menyatakan pendapat) menjadi konsekuensi kalau BPK ternyata tidak mampu menyelesaikan forensik sesuai dengan yang disepakati. Rapat pertemuan habis reses," tegasnya.

Sedangkan Direktur LIMA Ray Rangkuti menilai, sikap DPR saat ini yang tidak tegas menyatakan akan meneruskan kasus Bank Century kepada hak menyatakan pendapat, menunjukkan dewan memang tidak ingin menuntaskan kasus ini. Kasus Century dipelihara sebagai mainan politik.

"Yang tidak mau menuntaskan itu DPR. Kalau masih menyerahkan ke KPK, meminta audit dari auditor asing, itu tandanya Anda yang tidak mau menyelesaikan," cetus Ray.

Sumber : Media Indonesia

Read more...

Toleransi Sumber Kekuatan Bangsa

Para tokoh lintas agama menyampaikan keprihatinan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam refleksi akhir tahun 2011 di Jakarta, kemarin.

Pesan moral itu dibacakan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj. Hadir pada acara itu Ketua Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Andreas A Yewangoe, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Mgr Situmorang dan Sekretaris KWI Romo Benny Susetyo, Ketua Parisada Dharma Indonesia Nyoman Suwisma, Ketua Majelis Budhayana Indonesia Khrisnanda, dan Sekretaris Matakin Kristian.

Said Aqil mengatakan keimanan merupakan modal mewujudkan toleransi antarumat beragama dan kekuatan untuk melangkah ke masa depan.

“Mencederai toleransi dan kerukunan ialah mencederai komitmen kebangsaan. Kasus Gereja Yasmin Bogor merupakan masalah kebangsaan yang mesti disele saikan secara baik dalam kebersamaan,” ujarnya.

Segenap komponen bangsa, baik penguasa maupun rakyat, tidak boleh merusak diri sendiri dan bangsa. “Semua pihak yang mempunyai kekuasaan supaya kembali kepada spirit melayani masyarakat agar tumbuh optimisme yang kuat dan maju ke depan,” ujarnya.

Para tokoh agama juga menilai musyawarah mufakat dan gotong royong telah tergerus sistem yang mengedepankan kepentingan besar dan selalu memenangkan modal besar.

Uskup Situmorang menambahkan, kendati semua agama saling menghormati, de facto baik atas nama agama atau tarikan politik dan ekonomi tidak jarang saling menusuk dan mengasingkan. “Egoisme, keserakahan, terasa dalam kehidupan bangsa kita sepanjang 2011 ini,” tegasnya.

Masih terkait intoleransi dan kekerasan, Menko Polhukam Djoko Suyanto berharap pemuka agama berperan serta dalam mengatasi konflik pembakaran pesantren Syiah di Sampang, Madura, pada Kamis (29/12).

“Ini tugas pemuka agama untuk lebih banyak berperan menyadarkan mereka yang tengah berkonflik,” tuturnya.

Dia juga berharap Kementerian Agama lebih berperan mendorong penyelesaian konflik yang terjadi.

Sumber : Media Indonesia

Read more...

Mega Masih Pikir-pikir, Prabowo Mantap Jadi Pengganti SBY

Pemilihan Presiden (Pilpres) masih dua tahun lagi, tepatnya 2014 mendatang. Namun, gaungnya sudah 'terdengar' siapa yang bakal maju dalam pertarungan memperebutkan kursi SBY, sebagai presiden berikutnya.

Kini, nama-nama calon sudah bermunculan, meski belum satupun para kandidat calon presiden (capres) yang sudah resmi membentuk tim sukses.

Dari semua nama yang beredar, para kandidat adalah mereka yang memiliki jabatan penting di partai politik. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie (Ical), Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum DPP PAN, Hatta Radjasa, sudah dipastikan akan maju sebagai capres.

Paling dini tokoh yang memastikan maju sebagai capres, adalah Prabowo Subianto. Prabowo, dalam beberapa kesempatan memastikan dirinya akan maju sebagai calon presiden.

"Saya akan merubah bangsa ini dengan konsep kerakyatan. Yang tidak neolibalisme," kata Prabowo ketika itu.

Orang dekat Prabowo Subianto, Fadli Zon kemudian memastikan, saat ini, atau di tahun 2012 nanti, Gerindra belum akan mencari pendamping Prabowo (cawapres).

"Kita memunculkan figur Pak Prabowo sebagai capres, agar rakyat tahu lebih dulu. Dan tidak seolah membeli kucing dalam karung. Sejauh ini, Gerindra solid memberikan dukungan kepada Prabowo, demi perubahan bangsa ini," kata Fadli Zon.

Bagi PAN, tak ada tokoh internal yang layak selain Hatta Radjasa. Hatta Radjasa, pada Rakernas PAN beberapa waktu lalu, kemudian dikukuhkan menjadi calon presiden.

"Kalau diumumkan dari sekarang, paling tidak rakyat tahu, PAN mengusung Pak Hatta. Pak Hatta, adalah kader terbaik dan telah mendapat restu dari Pak Amien Rais untuk maju dalam pertarungan," ujar salah satu petinggi PAN, Teguh Juwarno.

Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budisantoso mengungkap, partainya dipastikan solid mendukung Ical sebagai calon presiden 2014. Bahkan, dalam Rapimnas kemarin, Ical resmi dikukuhnya untuk maju dalam pertarungan Pilpres mendatang.

"Penentuan capres Golkar, tak perlu berlama-lama agar persiapannya jauh maksimal," kata Priyo.

Lalu, bagaimana dengan Megawati? Tercatat, sudah dua kali Megawati yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan ini maju sebagai calon presiden. Dua kali maju, dua kali pula dia gagal.

Kini Megawati, juga partainya belum mau mengumumkan siapa yang bakal maju sebagai capres.

Dalam hasil Kongres PDI-P di Bali, 2009 lalu, Megawati Soekarnoputri yang kembali terpilih menahkodai partainya, diberi mandat, memiliki hak prerogatif untuk menentukan calon presiden yang akan diusung.

Mega dalam satu kesempatan, juga belum menjawab pasti, apakah dirinya akan kembali maju menjadi calon presiden. "Masih terlalu dini, untuk menjawab itu," kata Megawati.

Saat meresmikan rumah sakit tanpa kelas di Cirebon, Mega mengisyaratkan, tak perlu dirinya untuk menjadi calon presiden.

"Tak perlu saya (jadi calon presiden). Yang penting memimpin bangsa ini yang pro rakyat," ujarnya.

Ketua DPP PDI-P, Andreas Pareira menegaskan, pada saatnya nanti, partainya akan mengumumkan, siapa yang akan menjadi calon presiden. Tentu, nama yang akan resmi diumumkan, dilakukan pada waktu yang tepat.

"Tapi, kalau nanti yang maju dari tokoh-tokoh tua, kami berkeyakinan Ibu Mega yang menang. Hasil survey lembaga polling selalu menempatkan Ibu Mega di posisi teratas," kata Andreas diplomatis.

Sikap Megawati, seakan sama dengan sikap Wiranto, Ketua Umum DPP Partai Hanura. Wiranto, dalam Rakernas partainya beberapa waktu lalu, didaulat untuk maju sebagai calon presiden.

Wiranto tak menolak untuk kembali dicalonkan, akan tetapi perlu ada mekanisme resmi partai.

"Sebagai seorang parajurit, ditempatkan dimanapun saya siap. Namun, partai tentu ada mekanismenya yang sudah tentu ada pembahasan, pembicaraan terlebih dahulu. Namun, dukungan yang diberikan (pengurus Hanura seluruh Indonesia), tak mungkin saya untuk menolaknya," kata Wiranto.

Sumber : Berita Yahoo

Read more...

Dirjen Pajak Janjikan Sanksi Berat Si Pemilik Rekening Jumbo

Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany mengatakan dua pegawainya yang diduga menerima pemberian dari wajib pajak, Denok Taviperiana dan Totok Hendriyatno, masih menjalani proses hukum di Direktorat Jenderal Pajak. Ia berjanji akan mengambil tindakan tegas terhadap keduanya setelah pemeriksaan rampung.

"Pasti kami akan mengambil tindakan tegas dengan sanksi maksimal sesuai peraturan," kata Fuad kepada Tempo, Rabu 28 Desember 2011 malam lalu. Dia menegaskan tidak ada toleransi bagi pegawai yang menerima suap.

Namun mantan Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan itu meminta masyarakat bersabar karena dalam proses hukum, ada prosedur formal yang harus dilalui terlebih dulu. Misalnya, harus ada proses pemeriksaan dengan membentuk tim pemeriksa. "Ini hanya masalah waktu. Penyelewengan seperti ini tidak bisa lagi ditoleransi, pasti sanksinya maksimal," ucapnya.

Dalam dokumen yang diperoleh Tempo, kedua pegawai pemeriksa pajak itu disebutkan menerima uang dari wajib pajak Rp 574 juta. Ini terjadi saat keduanya bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa.

Salah satunya aliran uang Rp 394 juta dari komisaris wajib pajak berinisial IRN kepada Totok. Menurut sumber Tempo, Inspektorat Bidang Investigasi Kementerian Keuangan menemukan bukti tersebut setelah mendapatkan Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada April 2010.

Denok tak hanya sekali ini dilaporkan PPATK. Sumber Tempo mengungkapkan, pada 23 Juli 2007, PPATK telah menyerahkan laporan hasil analisis mengenai adanya transaksi mencurigakan yang dilakukan Denok. Namun penyidikannya dihentikan pada 22 November 2007. Polisi beralasan tidak ditemukan cukup bukti untuk membawa Denok ke persidangan.

Menurut Indonesia Corruption Watch, berlarut-larutnya kasus Denok dan maraknya temuan rekening gendut di kalangan pegawai negeri sipil mengindikasikan adanya persoalan serius dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. "Ini adalah catatan bagi pemerintah bahwa reformasi birokrasi belum berhasil," kata peneliti korupsi politik ICW, Abdullah Dahlan, kepada Tempo kemarin.

Temuan-temuan tersebut, kata Abdullah, juga menunjukkan mudahnya pegawai negeri melakukan penyimpangan. Padahal pegawai yang dicurigai bukanlah pejabat level atas.

Begitu pula tujuan program remunerasi untuk mencegah korupsi di lingkup pegawai negeri sipil belum tercapai. Contoh paling gamblang adalah kasus yang menjerat mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Gayus Tambunan.

"Kementerian Keuangan melakukan remunerasi, tapi malah pegawai Kementerian Keuangan yang melakukan korupsi," ucapnya. Karena itu, remunerasi dinilai bukan metode strategis untuk mencegah penyelewengan. "Remunerasi sebenarnya baik buat mencegah korupsi, tapi sistem pengawasannya belum mendukung."

Sumber : berita Yahoo

Read more...